Menguak Kesenjangan Digital Indonesia: Isu Kemanusiaan, Pembangunan, dan Kritik Terhadap Janji Pemerintah tentang "Kesetaraan Digital"

Kemiskinan Digital Desa: Kontras 5G Ibu Kota vs. Blank Spot 2G

Janji "Kesetaraan Digital" dan Realitasnya

Di tengah geliat revolusi industri 4.0 dan transformasi digital yang kian masif, janji akan "Kesetaraan Digital" di Indonesia seringkali terdengar sebagai sebuah keniscayaan. Pemerintah telah berulang kali menggaungkan visi Indonesia yang terkoneksi, di mana setiap warga negara memiliki akses setara terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Namun, di balik narasi optimisme ini, tersimpan sebuah realitas yang jauh berbeda, sebuah jurang digital yang dalam dan nyata. Realitas ini tidak hanya memisahkan mereka yang memiliki akses dari mereka yang tidak, tetapi juga menciptakan ketimpangan multidimensional yang menghambat kemajuan bangsa. Artikel ini akan mengulas secara komprehensif isu kemanusiaan, pembangunan, dan kritik terhadap janji pemerintah tentang "Kesetaraan Digital", menyoroti tantangan yang kita hadapi dan langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mewujudkan Indonesia digital yang inklusif.

Dimensi Kemanusiaan: Mengapa Akses Digital Adalah Hak Asasi

Akses terhadap internet, di era modern ini, bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan telah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menegaskan bahwa akses internet adalah hak asasi manusia, sebuah pernyataan yang didukung oleh lembaga PBB, International Telecommunication Union (ITU). Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, juga menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pandemi COVID-19 secara drastis mempercepat kebutuhan akan akses digital. Saat aktivitas beralih ke daring, mulai dari bekerja, belajar, hingga berbelanja, mereka yang tidak memiliki akses internet yang memadai terpaksa berjuang keras. Kita menyaksikan kisah-kisah mengharukan, seperti siswa-siswi di Desa Sekida, Kecamatan Jagio Barang, Bengkayang, Kalimantan Barat, yang harus berjalan lebih dari 30 menit, mendaki "Bukit Sinyal" untuk mendapatkan koneksi internet demi mengikuti pembelajaran daring. Di Desa Talang Buai, Mukomuko, dan Desa Siakin, Kintamani, warga juga harus menaiki bukit untuk mencari sinyal ponsel dan internet. Ini adalah gambaran nyata bagaimana ketidaksetaraan digital merampas hak dasar masyarakat untuk tetap terhubung dan berpartisipasi dalam kehidupan modern, bahkan dalam situasi darurat sekalipun.

Tanpa akses yang merata, kesenjangan tidak hanya terjadi di sektor ekonomi, tetapi juga dalam aspek kesejahteraan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Akses digital memungkinkan individu untuk mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan digital, serta informasi penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, memastikan setiap warga negara memiliki akses digital yang setara adalah fondasi penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Hambatan Pembangunan: Ekonomi Lokal dan Partisipasi Sosial yang Tertinggal

Kesenjangan digital bukan hanya masalah akses individu, tetapi juga hambatan serius bagi pembangunan ekonomi lokal dan partisipasi sosial yang inklusif. Di Indonesia, kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat lebar. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2026 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Pulau Jawa mencapai 85,95%, sementara di Maluku dan Papua masih di angka 69,74%. Bahkan di wilayah pedesaan secara umum, penetrasi internet hanya sekitar 30,5% pada tahun 2024, jauh tertinggal dibandingkan 69,5% di perkotaan.

Ketidakmerataan ini memiliki dampak langsung pada:

Ekonomi Lokal: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah terpencil kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas dan memanfaatkan platform e-commerce. Petani tidak dapat mengakses informasi harga secara real-time, membatasi daya saing mereka. World Bank (2022) mencatat bahwa kesenjangan digital menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar ketimpangan sosial, karena kesempatan seringkali hanya diambil oleh mereka yang memiliki akses internet.
Inklusi Keuangan: Literasi dan inklusi keuangan digital masih rendah, terutama di luar Jawa dan Sumatra. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43% dan inklusi keuangan 75,02%, namun 51% populasi dewasa Indonesia masih unbanked dan 26% underbanked. Keterbatasan ini menghambat masyarakat desa untuk mengakses layanan perbankan formal dan memanfaatkan potensi ekonomi digital.
Pendidikan: Siswa di daerah tanpa akses teknologi cenderung tertinggal dalam proses pembelajaran. Rendahnya literasi digital di kalangan siswa dan pendidik juga memperburuk kesenjangan ini.
Partisipasi Sosial dan Politik: Kesenjangan digital memperlambat penyebaran informasi dan meningkatkan risiko hoaks di daerah pedesaan karena rendahnya literasi digital dalam menyaring informasi. Hal ini juga memengaruhi komunikasi pemerintah dengan masyarakat, di mana aspirasi publik di wilayah terpencil sulit tersampaikan.

Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada 2025 menyoroti bahwa Indeks Masyarakat Digital Indonesia pada 2023 masih rendah, dengan skor rata-rata 43,18, meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Skor yang rendah pada pilar pemberdayaan (26,19) dan pekerjaan (32,14) menunjukkan rendahnya pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat pedesaan dalam sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Kritik Terhadap Implementasi Janji: Dari Palapa Ring Hingga BTS 4G

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif ambisius untuk mengatasi kesenjangan digital, di antaranya Proyek Palapa Ring dan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Proyek Palapa Ring: "Tol Langit" yang Belum Sepenuhnya Merata

Palapa Ring, yang dijuluki "Tol Langit", merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan serat optik nasional sepanjang 36.000 km yang bertujuan menghubungkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Proyek ini secara resmi diresmikan pada tahun 2019, dengan target menghubungkan 514 kabupaten/kota. Tujuannya adalah pemerataan layanan telekomunikasi, ketersediaan internet cepat, dan mengurangi kesenjangan digital, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang secara komersial tidak layak dibangun oleh operator swasta.

Meskipun Palapa Ring telah memberikan dampak positif, laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum sepenuhnya menikmati akses internet yang memadai. Implementasinya belum sepenuhnya merata karena berbagai faktor, termasuk topografi yang sulit dijangkau, kurangnya investasi infrastruktur dari sektor swasta, serta keterbatasan daya beli masyarakat desa terhadap layanan internet. Bahkan pada tahun 2021, Ketua Umum APJII, Jamalul Izza, mengungkapkan bahwa sekitar 12.500 desa masih belum memiliki koneksi internet. Data penetrasi internet tahun 2024 menunjukkan kualitas akses internet di pedesaan masih jauh tertinggal meski penetrasi internet secara umum di Indonesia mencapai 80%.

Pembangunan BTS 4G dan Tantangan Distribusi Akses

Selain Palapa Ring, pemerintah juga gencar melakukan pembangunan BTS 4G, khususnya di daerah 3T, untuk meningkatkan kualitas jaringan seluler dan internet. Hingga Desember 2023, sekitar 92% dari target 6.547 lokasi BTS 4G telah terealisasi. Upaya ini telah membawa perubahan signifikan, seperti yang dirasakan masyarakat di Desa Bowombaru, Kepulauan Talaud, yang kini dapat mengakses internet dari rumah, memudahkan anak-anak sekolah dan komunikasi dengan pihak luar.

Namun, kritik terhadap implementasi janji "Kesetaraan Digital" tidak hanya berhenti pada ketersediaan infrastruktur. Dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Helen Dian Fridayani, S.IP., M.IP., Ph.D., pada September 2025, menegaskan bahwa solusi utama bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi memperbaiki distribusi akses digital. Ia menyoroti bahwa tidak semua daerah membutuhkan BTS baru; beberapa daerah lebih membutuhkan penguatan akses dan distribusi layanan digital.

Hasil penelitian terkait dampak BTS 4G di daerah 3T menunjukkan bahwa meskipun 33,8% responden merasakan dampak positif dalam komunikasi dan peluang ekonomi, 29,6% belum merasakan dampak, dan 36,6% bahkan belum tahu fungsi dan manfaat BTS 4G di desa mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan fisik infrastruktur belum selalu sejalan dengan pemanfaatan dan pemahaman masyarakat. Selain itu, hambatan utama bukan hanya infrastruktur, melainkan juga keterbatasan perangkat dan rendahnya literasi digital. Survei APJII pada Februari 2026 mencatat bahwa 43,62% responden tidak memiliki perangkat yang bisa terkoneksi internet, dan 40,77% mengaku belum mengetahui cara menggunakan perangkat digital meskipun akses jaringan tersedia.

Kesenjangan digital juga diperparah oleh inefisiensi alokasi spektrum dan belum tersedianya jaringan berfrekuensi tinggi khusus untuk teknologi seluler 5G yang lebih efisien. Pada November 2025, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 2.500 desa di wilayah 3T untuk mendapatkan akses internet hingga akhir 2026, menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerataan masih sangat besar.

Upaya dan Solusi Komprehensif Menuju Kesetaraan Digital yang Hakiki

Untuk mewujudkan kesetaraan digital yang hakiki, kita memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional, tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Berbagai pihak telah mengusulkan dan mengimplementasikan solusi yang beragam:

Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Inovatif:
- Peta Jalan Investasi Terpadu: Diperlukan peta jalan investasi terpadu yang memperhitungkan kebutuhan dan tantangan tiap daerah, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
- Teknologi Satelit: Untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan kabel atau serat optik, teknologi satelit menjadi solusi yang menjanjikan. Contohnya adalah UBIQU SINYALKU yang menyediakan akses internet melalui konektivitas WiFi menggunakan layanan internet satelit broadband. Proyek Satelit Multifungsi SATRIA juga dirancang untuk menjangkau 150 ribu titik di pelosok yang tidak terjangkau Palapa Ring.
- Insentif untuk Daerah Berpopulasi Rendah: Pemerintah perlu memberikan insentif untuk meningkatkan penetrasi internet di wilayah berpopulasi lebih sedikit, termasuk daerah terpencil, karena biaya penyediaan layanan di Indonesia bagian timur bisa empat kali lipat dibanding Jawa.
Peningkatan Literasi dan Keterampilan Digital:
- Program Pelatihan Tepat Sasaran: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal untuk memperluas program literasi dan keterampilan digital di daerah dengan penetrasi internet rendah. Program ini harus tepat sasaran, disertai pemantauan dan evaluasi berkala.
- Penguatan Pendidikan Berbasis TIK: Pemerintah perlu memperluas lingkup pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan penguatan literasi digital di sekolah, serta membekali tenaga pengajar dengan keterampilan pedagogi dan kurikulum TIK.
- Pemberdayaan Komunitas: Mengatasi kesenjangan digital juga berarti memberdayakan masyarakat agar mampu menggunakan internet secara produktif untuk meningkatkan ekonomi.
Akses Perangkat dan Layanan yang Terjangkau:
- Subsidi dan Bantuan Perangkat: Pemerintah dan sektor swasta dapat memberikan subsidi atau donasi perangkat elektronik untuk membantu keluarga kurang mampu.
- Layanan Berbasis Komunitas: Kolaborasi pemerintah dan swasta dapat menyediakan akses internet dengan skema layanan berbasis komunitas di daerah pedesaan atau terpencil.
Tata Kelola dan Regulasi yang Mendukung:
- Penyelarasan Regulasi: Upaya untuk menuntaskan tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu segera dilakukan.
- Perlindungan Hak Digital: Regulasi hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi instrumen vital untuk menjaga hak digital dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan adil. Penelitian PSHK dan SAFEnet (2026) menunjukkan bahwa 13 undang-undang dan 153 pasal mengatur tata kelola internet di Indonesia, namun masih ada celah dalam mewujudkan regulasi berbasis hak asasi manusia.
Pendekatan Hibrida untuk Pelayanan Publik:
- Mengingat kesenjangan digital, pendekatan pelayanan hybrid yang mengintegrasikan layanan digital dan tatap muka menjadi strategi yang paling efektif untuk menjaga inklusivitas pelayanan publik.

Pertanyaan Umum Seputar Kesenjangan Digital

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum yang sering muncul seputar kesenjangan digital di Indonesia:

Apa itu kesenjangan digital? Kesenjangan digital adalah perbedaan akses dan penggunaan teknologi informasi, termasuk internet, yang dialami oleh berbagai kelompok masyarakat, baik antarwilayah (kota vs. desa) maupun antarstrata sosial (kaya vs. miskin, berpendidikan tinggi vs. rendah).
Apa penyebab utama kesenjangan digital di Indonesia? Penyebab utamanya meliputi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi yang stabil dan merata, kurangnya perangkat digital yang terjangkau, serta rendahnya literasi dan keterampilan digital masyarakat. Topografi yang sulit dijangkau dan kurangnya investasi juga menjadi faktor.
Bagaimana kesenjangan digital memengaruhi pembangunan ekonomi? Kesenjangan digital menghambat pertumbuhan ekonomi dengan membatasi akses UMKM ke pasar yang lebih luas, menghambat inklusi keuangan, dan mengurangi kesempatan kerja berbasis digital di daerah terpencil.
Apakah akses internet diakui sebagai hak asasi manusia? Ya, akses internet telah dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi manusia oleh lembaga PBB, International Telecommunication Union (ITU), dan juga dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28F.
Apa saja program pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital? Pemerintah telah meluncurkan program seperti Proyek Palapa Ring untuk jaringan serat optik nasional dan pembangunan BTS 4G di daerah 3T. Selain itu, ada juga inisiatif terkait literasi digital.
Apa peran literasi digital dalam mengatasi kesenjangan? Literasi digital sangat krusial. Tanpa kemampuan memahami dan menggunakan teknologi secara kritis dan produktif, masyarakat tidak dapat memanfaatkan akses internet yang tersedia, sehingga pembangunan infrastruktur saja tidak cukup.

Merealisasikan Indonesia Digital yang Inklusif untuk Semua

Perjalanan menuju Kesetaraan Digital di Indonesia masih panjang dan penuh tantangan. Janji pemerintah untuk menghadirkan "Tol Langit" melalui Palapa Ring dan pemerataan jaringan 4G adalah langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup. Kita harus mengakui bahwa isu kemanusiaan, pembangunan, dan kritik terhadap janji pemerintah tentang "Kesetaraan Digital" adalah masalah yang kompleks, melibatkan lebih dari sekadar kabel dan menara BTS.

Untuk merealisasikan Indonesia digital yang inklusif untuk semua, kita perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor—pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat—untuk tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mengatasi masalah mendasar seperti literasi digital, ketersediaan perangkat yang terjangkau, dan pemberdayaan masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi secara produktif. Kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang harus mendaki bukit demi mencari sinyal untuk belajar, atau petani yang tertinggal dari informasi pasar. Dengan komitmen yang kuat, strategi yang komprehensif, dan implementasi yang berpihak pada rakyat, kita dapat mewujudkan visi Indonesia digital yang benar-benar setara dan inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di era digital.